RAGAM HUKUM

RAGAM HUKUM

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ktetntraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makluk yang bermasyarakat.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut , baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda. Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut :

* Bidang Hukum

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum perdana materil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Pasal 10. Pidana terdiri atas :

A. Pidana Pokok :

B. Pidana Tambahan :

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan.

Pro dan kontra mengenai pidana mati bukanlah suatu pertentangan yang baru timbul di tengah masyarakat luas dan para ahli hukum namun telah terjadi semenjak dahulu dan sebagai bukti, persoalan ini pernah diangkat oleh J.E.Sahetapy dalam skripsinya yang berjudul “Pidana mati dalam Negara pancasila”. Selayaknya KUHP yang diberlakukan secara umum dikeseluruhan wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 29 September 1958 (berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 127), maka pidana mati beserta pidana lainnya seperti yang termuat dalam pasal 10 KUHP juga berlaku secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia (asas teritorialitas). Sebelumnya KUHP juga diberlakukan di Inonesia namun didsarkan atas hukum transitoir (pasal II Aturan Peralihan Undang-undang 1945) dan masih kental nuansa dualismenya.

Adapun aturan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana mati anatar lain terangkum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (pasal 59 ayat (2); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (pasal 80 ayat (1) huruf a; pasal 80 ayat (2) huruf b; pasal 80 ayat (3) huruf a; pasal 82 ayat (1) huruf a; pasal 82 ayat (2) huruf a; pasal 82 ayat (3) huruf a. Undang-Undang Pengadilan HAM (tahun 2000) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (tahun 2003).

Hukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan anatar lain :

Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata.

Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum ini mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.

Hukum Tata Negara

Hukum ini mengatur tentang negara, yaitu anatar alin dasar pendidikan, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) anatar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.

Hukum Tata Usaha (administrasi) Negara

Hukum ini mengatur tentang kegiatan administrasi negara. yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara, kemiripannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah, untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam “keadaan yang bergerak”.

Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah(Indonesia).

Hukum Islam

Hukum islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

*Istilah Hukum

Advokat dan Pengacara

Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya.

Pengacara sesuai kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan.

Kesimpulan

Hukum dan aturan-aturan di Indonesia itu memang banyak, tetapi tidak semuanya ditegakkan atau diatur sesuai yang berlaku, kadang malah dilanggar kepada yang membuat aturan itu sendiri. Banyak hukum-hukum di Indonesia yang dipermainkan atau seperti barang yang bisa diperjual belikan begitu saja, yang punya banyak uang pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Rakyat biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil malah langsung ditangkap dan ditahan ke penjara. sedangkan seorang pejabat negara yang sudah merugikan atau mengambil uang rakyat dapat berkeliaran dengan bebasnya. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum di Indonesia, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penegakkan hukum.

Semoga hukum dan semua aturan di Indonesia berkembang semakin maju dan dapat berjalan dengan adil.

Sumber Inspirasi   :    http://www.anekamakalah.com/2013/03/makalah-hukum-di  indonesia.html

                                 http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum